Apa itu Organisasi Buruh Internasional (ILO)?
Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation, ILO) didirikan pada tahun 1919. ILO merupakan agen khusus tertua yang ada dalam sistem PBB. Sama seperti agen khusus lainnya, ILO memiliki undang-undang dasarnya sendiri, anggota berserta badan pengawas, anggaran serta staf, dan bekerja di bidang-bidang tertentu yang menjadi perhatian bersama dengan PBB. Sistem pengawasan yang digunakan oleh ILO sejalan dengan beberapa sistem pengawasan yang diciptakan oleh beberapa instrumen hak asasi manusia PBB, seperti Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. ILO juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan PBB yang berkaitan dengan issu-issu masyarakat adat , termasuk Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat, Komisi Hak Asasi Manusia dan Sub-Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia. ILO bertanggung jawab menyelenggarakan pertemuan PBB tahunan antar institusi membahas issu-issu masyarakat adat yang diselenggarakan di Jenewa.
Struktur ILO paling unik di antara sistem lainnya yang ada di bawah PBB. ILO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang terdiri dari para pemerintah, para wakil pekerja dan majikan dalam semua kegiatannya. Sistem tripartit tersebut memungkinkan wakil-wakil organisasi majikan dan pekerja untuk terlibat dalam semua diskusi, proses pertimbangan dan pengambilan keputusan ILO dalam kedudukan yang setara dengan wakil-wakil pemerintah.
Struktur tripartit atau tiga pihak ILO juga tercermin dalam komposisi Konferensi Buruh Internasional (International Labour Conference, ILC). ILC adalah sidang umum yang diselenggarakan setiap bulan Juni di Jenewa yang menjadi forum untuk membahas masalah-masalah buruh dan sosial. Tiap-tiap negara anggota ILO dapat mengirimkan empat orang delegasi untuk mengikuti Konferensi tersebut (ILO memiliki 175 negara anggota) . Empat delegasi dari tiap negara anggota ILO terdiri dari 2 orang wakil pemerintah, 1 orang wakil pekerja dan 1 orang wakil majikan, yang jika diperlukan juga didampingi oleh penasehat teknis. Setiap delegasi dapat bericara dan memberikan suara dalam pertemuan secara independen. Artinya, gabungan majikan dan pekerja memiliki suara yang setara dengan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan dan program ILO. Agenda ILC antara lain adalah memilih Badan Pekerja, mengesahkan program-program ILO, membuat keputusan mengenai anggaran ILO, yang dananya berasal dari semua negara anggota. ILC juga mengesahkan standar buruh internasional yang dituangkan dalam bentuk sejumlah Konvensi dan Rekomendasi, mengesahkan resolusi kebijakan umum dan kegiatan ILO, dan menentukan penerimaan negara anggota yang baru.
Badan Pekerja adalah badan pelaksana ILO. Badan tersebut bertemu tiga kali dalam setahun di Jenewa yaitu pada Maret, Juni (setelah pertemuan ILC) dan November. Seperti juga ILO dan ILC, Badan Pekerja memiliki struktur tripartit yang terdiri dari 56 anggota penuh (28 orang wakil pemerintah, 14 orang wakil majikan dan 14 orang wakil pekerja) dan 66 anggota deputi (28 orang wakil pemerintah, 19 orang wakil majikan dan 19 orang wakil pekerja). Kantor Buruh Internasional di Jenewa adalah sekretariat tetap ILO. Kantor ini bertugas menyiapkan berbagai dokumen dan laporan yang digunakan dalam konferensi dan pertemuan-pertemuan ILO, seperti Laporan Umum Komite Ahli Pelaksanaan Standar, laporan kepada Badan Pekerja dan komite-komite lainnya, dll). Selain itu, kantor ini juga menjalankan program kerjasama teknis yang mendukung kerja-kerja berdasarkan standar ILO. Dalam kantor tersebut, terdapat departemen yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menyangkut standar buruh internasional, juga terdapat departemen yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan buruh dan majikan.
Program Kerjasama Teknis ILO dan Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat
ILO memiliki sejumlah kegiatan kerjasama teknis yang berfokus pada bangsa pribumi dan masyarakat adat. Antara lain adalah Proyek Promosi Kebijakan ILO untuk Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat, Program ILO-INDISCO, serta sejumlah program kegiatan di tingkat negara dan regional. Proyek, program dan kegiatan tersebut mempromosikan keterlibatan aktif bangsa pribumi dan masyarakat adat pada semua tahapan proyek dan pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi proyek.
Kegiatan Kerjasama Teknis Lainnya
ILO juga melakukan sejumlah kegiatan kerjasama teknis lainnya untuk mengatasi masalah kondisi kerja dan kondisi tempat tinggal bangsa pribumi dan masyarakat adat. Misalnya, di Venezuela, ILO telah memberikan rekomendasi politik kepada Komisi Hak-Hak Masyarakat Adat dari Dewan Konstitusi Nasional atau Commission on Indigenous Peoples’ Rights of the National Constitution Assembly (NCA) mengenai usulan untuk menjamin hak-hak kolektif masyarakat adat di dalam Undang-Undang Dasar yang baru. Di Ekuador, bantuan teknis diberikan dalam bentuk pelatihan kepada para pemimpin kelompok masyarakat adat mengenai isi dan cakupan Konvensi No.169 dan penerapannya. Di Peru, ILO membantu penyelenggaraan seminar mengenai perlindungan pengetahuan dan akses terhadap sumberdaya genetik yang dimiliki secara kolektif. Selain itu, ILO juga melakukan perjanjian dengan lembaga Ombudsman Hak-Hak Asasi Peru (Defensoria del Pueblo) dengan tujuan: melakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak bagi masyarakat adat; mengembangkan kursus pelatihan tiap tahun dengan topik-topik yang relevan untuk masyarakat adat; menyelenggarakan workshop pelatihan aplikasi Konvensi No. 169; dan menyusun dan mempublikasikan dokumen-dokumen yang disepakati. Di Bolivia, Ekuador dan Peru, ILO mendukung studi kelayakan untuk program ekoturisme yang berkelanjutan di dalam komunitas masyarakat adat.




