PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PERBURUHAN

 

Hukum perburuhan adalah bagian dari suatu hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dan majikan, buruh dengan buruh, dan penguasa dengan penguasa (Monelaar). Awal mula munculnya hukum perburuhan ini berasal dari hukum privat, namun lambat laun karena terpengaruhi oleh campur tangan pemerintah untuk memperbaiki kehidupan perburuhan di Indonesia, maka sifat publik pun semakin terlihat dalam hukum perburuhan tersebut.

Menurut teori JHA. Logemann ada empat macam lingkup laku hukum perburuhan. Pertama adalah Lingkup Laku Pribadi yang mempunyai kaitan erat dengan siapa atau apa yang oleh kaidah hukum dibatasi. Yang termasuk dalam lingkup ini adalah buruh, pengusaha, dan pemerintah. Kedua adalah Lingkup Laku menurut Waktu, yang menunjukan waktu kapan suatu peristiwa tertentu diatur oleh kaidah hukum. Dalam hukum perburuhan ada beberapa peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Misalnya ketika sebelum hubungan kerja, pada saat hubungan kerja, atau pun setelah hubungan kerja terjadi. Ketiga adalah Lingkup Laku menurut Wilayah, yang berlaku apabila suatu hubungan kerja terjadi pada daerah-derah tertentu yang memiliki kaidah hukum tersendiri baik itu tingkat regional maupun nasional. Yang keempat adalah Lingkup Laku menurut Ikhwal. lingkup ini digolongkan menjadi beberapa bagian antara lain, hal – hal yang berkaitan dengan Hubungan Kerja atau Hubungan Perburuhan, Perlindungan Jaminan Sosial dan Asuransi Tenaga Kerja, serta Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja.

Adapun beberapa syarat yang harus dibahas antara pekerja dengan perusahaan :

a.       UPAH

b.      JAM KERJA & LEMBUR

c.       CUTI

d.      WAKTU ISTIRAHAT

e.       PEKERJA PEREMPUAN

f.       PERLINDUNGAN

g.       PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

UPAH

Upah adalah hak pekerja / buruh yang dapat diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan, termasuk tunjangan bagi para pekerja/ buruh dan keluarganya, diatur dalam pasal 1 angka 30 UU No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kejaan.

Dasar hukum

-          Pasal 27 UUD  1945

-          UU No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan

Komponen Upah

-          Upah pokok : imbalan dasar yang dibayar kepada buruh menurut jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.

-          Tunjangan tetap : pembayar teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberika secara tetap untuk buruh yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok (contohnya : tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan).

-          Tunjangan tidak tetap : pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh diberika secara tidak tetap (misalnya saja : insentif kehadiran).

BUKAN KOMPONEN UPAH

-          Fasilitas : dalam bentuk nyata atau natur karena hal bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahterahan buruh (misalnya saja : fasilitas antar jemput, pemberian makan secara geratis, sarana kantin ).

-          Bonus : pembayaran yang diterima oleh pekerja  dari hasil keuntungan yang diperoleh perusahaan atau karena prestasi si pekerja.

-          Tunjangan Hari Raya (THR) : pendapatan yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada buruh menjelang hari raya keagamaan, dengan ketentuan misalnya saja, THR diberika kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja maximal 3 bulan, dengan jumlah proporsional (masa kerja / 12 X upah sebulan), masa kerja diatas 12 bulan atau lebih menerima THR  1 bulan gaji.

UPAH MINIMUM REGIONAL

Yaitu upah terendah yang rediri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang diterima oleh buruh di wilayah tertentu dalam satu provinsi.

JAM KERJA & UPAH LEMBUR

Pasal 77 UU 13/ tahun 2003, waktu kerja  :

→  7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.

→ 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

→ Lembur adalah selebihnya dari jam kerjja yang diatur dalam point di atas.

Perusahaan yang mempekerjakan pekerja / buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat :

• Ada persetujuan pekerja yang bersangkutan.
• Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu.

Upah per jam

Status pekerja	Rumus
Bulanan	1/173 x upah / bulan
Harian	3/20 x upah / hari
Borongan / dasar satuan	1/7 x rata rata kerja sehari

Upah lembur :

Hari Kerja Biasa

-          Jam I à 1,5 X upah per jam

-          Setiap jam berikutnya (Jam II) à 2 X upah per jam.

-

Hari istirahat mingguan / hari raya

-          Setiap jam dalam batas 7 jam atau 5 jam apabila hari raya jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja semingu à 2 X upah per jam

-          Jam I à 3 X upah per jam

CUTI

-          cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus .

-          cuti besar / istirahat panjang , bagi buruh yang telah bekerja selama 6 tahun terus-menerus pada seorang majikan atau beerapa majikan yang tergabung dalam satu organisasi berhak istirahat selama 3 bulan lamanya.

-          cuti haid, tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.

-          cuti hamil / bersalin / keguguran, buruh perempuan diberi istirahat 1 ½ sebelum dan 1 ½ setelah melahirkan, atau 1 ½  bulan setelah gugur kandungan.

-          cuti menunaikan ibadah agama, diberikan waktu cuti secukupnya tanpa mengurangi hak cuti lainnya .

CUTI KARENA ALASAN TERTENTU

PEKERJA / BURU MENIKAH	3 HARI
MENIKAHKAN ANAK	2 HARI
MENGKHITANKAN ANAK	2 HARI
MEMBAPTISKAN ANAK	2 HARI
ISTRI MELAHIRKAN ATAU KEGUGURAN KANDUNGAN	2 HARI
SUAMI/ ISTRI, ORANG TUA/ MERTUA ATAU ANAK MENANTU MENINGGAL DUNIA	2 HARI
ANGGOTA KELUARGA DALAM SATU RUMAH MENINGGAL DUNIA	1        HARI

WAKTU ISTIRAHAT

-          istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja .

-          istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

PEKERJA PEREMPUAN

-          Pekerja perempuan dilarang dipekerjakan pada malam hari dan pada tempat yang tidak sesuai kodrat dan martabat.

-          Pekerja perempuan tidak diwajibkan bekerja padahari pertama dan kedua waktu haid.

-          Pekerja perempuan yang masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya menyusui bayinya pada jam kerja .

PERLINDUNGAN

1.      tenaga kerja behak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan dan pemeliharaan moral kerja sesuai martabat manusia.

2.      Tenaga kerja berhak atas jaminan social tenaga kerja yang terdiri dari jaminan kecelakaan dalam bekerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, serta jaminan pemeliharaan kesehatan.

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

a.       Hubungan kerja yaitu hubungan perdata yang didasarkan pada kesepakatana antara pekerja dan perusahaan.

b.      Perjanjian kerja berisikan hak dana kewajiban maisng masing pihak  baik pengusaha maupun pekerja.

c.       Perjanjian kerja lisan : diperbolehkan tetapi wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan.

d.      Perjanjian untuk waktu tertentu tidak boleh.

-          Perjanjian kerja tertulis harus membuat :

1.      Nama, alamat perusahaan serta jenis usaha

2.      Nama, alamat, umur, jenis kelamin, alamat pekerjaan

3.      Jabatan atau jenis pekerjaan

4.      Tempat pekerjaan

5.      Upah yang diterima dan cara pembayaran

6.      Hak dan kewajiban para pihak

7.      Kategori perjanjian (PWKT, atau PKWTT)

8.      Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja

9.      Tempat dan tnggal perjanjian dibuat.

-          Perjanjian kerja didasarkan pada :

1.      Kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan hubungan kerja.

2.      Kesepakatan antara pihak untuk membuat perjanjian

3.      Adanaya pekerjaan yang diperjanjikan

4.      Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentanagan dengan norma ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku.

( Sumber Refrensi: http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/pengertian-ruang-lingkup-perburuhan )